RM News – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat strategi pencegahan korupsi di sektor infrastruktur termasuk perumahan.
Hal itu lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat para pelaku ekonomi dan kalangan swasta menduduki peringkat pertama dalam tindak pidana korupsi. Salah satu fokus yang sering menjadi perhatian adalah sektor infrastruktur.
Ketua KPK Firli Bahuri menekankan korupsi di sektor perumahan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Sektor infrastruktur dan perumahan memberikan andil besar kepada pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangkitkan setidaknya industri yang berpengaruh dengan sektor perumahan dan infrastruktur,” kata Firli dalam webinar bertajuk ‘Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan’, Selasa (2/11/2021).
“Tentu kita ingin mengajak setiap anak bangsa, setiap pihak yang bergerak di bidang infrastruktur dan perumahan, tidak ada yang terlibat kasus-kasus korupsi,” tambahnya.
Firli juga berharap pihak yang berkepentingan dalam sektor tersebut untuk tidak mempersulit izin usaha. Begitupun juga dalam sektor investasi, Firli juga menyarankan agar dipermudah.
“Namun demikian kami juga berharap kepada para pemangku kepentingan kepala daerah untuk tidak mempersulit izin usaha, bikin dan buat kemudahan usaha, buka investor seluas-luasnya, karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi hanya tiga faktor,” ujar Firli.
“Satu adalah belanja APBN dan APBD, kedua konsumsi masyarakat yang ketiga adalah investasi. Investasi menjadi kata kunci penting karena dengan investasi yang mudah maka akan menemukan lapangan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan yang terbuka maka tentulah akan berpengaruh terhadap pendapatan, pendapatan besar meningkat tentunya juga akan meningkatkan dan konsumsi masyarakat,” sambungnya.