Politik

RMNEWS - Pengamat politik dari lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menilai Polri masih menjadi ujung tombak dalam bidang penegakan hukum ditanah air. Pastinya banyak hal positif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meliputi pelayanan, pengayoman dan perlindungan hukum yang profesional, transformatif, dan akuntabel. Meski terdapat hal-hal negatif yang memperburuk citra kepolisian Republik Indonesia (Polri), namun menurutnya tingkat kepercayaan masyarakat sudah banyak kembali kepada Polri. Meski demikian kedepan upaya pembenahan diri harus terus dilakukan. Polri harus selalu membuka diri untuk ranah diskusi agar masyarakat dapat memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun kualitas Polri yang lebih profesional dal...

RMNEWS - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) menjadi perhatian utama masyarakat. MBG yang merupakan bagian dari salahsatu program astacita mendapat tanggapan yang beragam diberbagai daerah, termasuk yang terjadi di Papua. Intelektual muda dari Papua, Harmant Wakum meminta Pemerintah untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Menurut Hermant program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sangat dibutuhkan di Papua. Ketika disejumlah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, di Papua program MBG justru sangat bermanfaat dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat karena selain membantu peningkatan kualitas gizi dan kesehatan siswa, para orangtua murid dan masyarakat turut merasakan...

RMNEWS - Menanggapi pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP) yang tengah dibahas oleh DPR RI, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto berharap pembahasan yang tengah dilakukan dapat dipercepat mengingat tingkat urgensi yang ada. Dalam pernyataan sikap SDR yang disampaikan di Jakarta, Rabu (3/9/2025). Hari mengatakan KUHAP yang berlaku sekarang yakni UU No. 8 Tahun 1981 sudah berusia lebih dari 40 tahun. Dalam rentang masa tersebut, tidak sedikit terjadi perkembangan hukum, teknologi, serta kebutuhan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan inilah yang tidak bisa diantisipasi oleh KUHAP sekarang. Pembaruan KUHAP memang mendesak agar sistem peradilan pidana lebih adaptif, akuntabel, dan sejalan dengan ...

RMNEWS - Peneliti sekaligus Program Manager Lembaga Pemantau Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengapresiasi putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemilu, yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional (Pilpres, DPR RI dan DPD RI) dengan Pemilu Daerah atau Lokal (Pelilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Wali Kota, Pemilihan DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota). Menurut Fadli putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat. Fadli juga mengatakan terjadinya dinamika politik sebagai dampak dari putusan MK tersebut tentu ada. Namun ia mengingatkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat luas sebab h...

RMNEWS - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sejumlah perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) kemarin, Sekretaris sekaligus peneliti senior dan Program Manager Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdanil mengajak masyarakat yang tinggal diwilayah/daerah yang terjadi sengketa pilkada untuk dapat mengendalikan diri dan tidak terpancing anarkis hanya demi membela para calon kepala daerah yang diusungnya saat pilkada. Menurut Fadli putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh MK dalam persidangan kemarin (Senin, 26/05/2025) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban didaerah. Dengan adanya kepastian hukum kepa...

RMNEWS - Menanggapi kondisi pasca pelaksanaan pemungutan suara diseluruh daerah secara serentak (pilkada) 27 November lalu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengapresiasi kondisi keamanan pasca pilkada. Menurutnya secara teknis kondisi keamanan sosial cukup terkendali. Dan secara teknis kepemiluan juga tidak terlalu banyak masalah. Justru kemudian setelah seluruh pemungutan suara dilakukan, ia melihat keamanan sudah bisa diberikan nilai sangat baik. Kondisi pilkada dikatakan sudah kondusif, kalaupun terjadi keributan hanya bersifat kriminal dan lebih pada ranah pribadi/personal. Disisi lain masyarakat cukup dewasa dalam berdemokrasi Sehingga keresahan sosial politik akibat pilkada belum terlihat sampai sekarang. Dengan demikian ...

RMNEWS - Pasca pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 27 November lalu, . Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (Kornas JPPR) Rendi NS Umboh melihat pentingnya penguatan pendidikan politik untuk mencegah konflik setelah/pasca pelaksanaan pilkada. JPPR mengingatkan semua pihak terutama bawaslu untuk memperketat pengawasan dan mengutamakan upaya pencegahan. Selain itu mengingatkan pemerintah daerah, para calon, tim sukses, dan relawan pasangan calon bagaimana mewujudkan pilkada damai dan kondusif. Dalam penyelenggaraan pilkada 2024, beberapa insiden yang melibatkan antar pendukung calon masih saja terjadi, seperti pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa di Sampang, Madura, Jawa Timur, tawuran antar pendukung di Pare-pare, kerusu...

RMNEWS - Menjelang momentum pelantikan para calon anggota legislatif (caleg) dan presiden/wakil presiden hasil pemilu 2024, banyak ajakan bersifat provokatif beredar di sosial media (sosmed) dalam bentuk flyer. Salahsatunya seperti ajakan Gerakan Bela Jokowi dengan pasukan berani mati. Menanggapi hal itu, ketua Komunitas Masyarakat Arus Depan (KOMRAD), Antoni Yudha di Jakarta, Rabu (18/09/2024) menilai upaya untuk mengajak dan membentuk pasukan berani mati untuk membela presiden Jokowi merupakan gerakan yang tidak bertanggung jawab. Sebab pada saat ini menurutnya hal yang lebih diperlukan bagi seorang Jokowi diujung kepemerintahannya adalah pengawalan agar proses pelantikan berjalan baik dan lancar. Berbagai isu negatif lain yang turut menerpa keluarga Jokowi, seperti Fufufafa ...

RMNEWS - Pada hari kamis tanggal 12 September 2024 bertempat di Cempaka Ballroom Hotel The Tavia Heritage Jakarta Pusat, relawan yang menamakan diri Barisan Millenial Relawan Ridwan Kamil – Suswono (BERAS) mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil - Suswono pada Pilgub Jakarta 2024. Ketua Umum BERAS Januardi Nylman mengatakan dukungan yang dideklarasikan BERAS tersebut merupakan komitmen bersama kalangan generasi millenial untuk mewujudkan Jakarta baru, Jakarta Maju, dan Jakarta Menang. "Kami relawan BERAS terdiri dari teman – teman generasi millenial yang berdomisili di Jakarta, tersebar di lima wilayah Kotamadya dan satu Kabupaten, kami mendukung dan siap memenangkan pasangan Bang Emil – Babeh Suswono dalam Pilgub Jaka...

RMNWWS - Menanggapi situasi politik paska pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta melihat saat ini merupakan bagian selesainya satu babak dalam pemilihan presiden (pilpres) dan juga selesainya satu babak perjalanan bangsa Indonesia. Karena pilpres kali ini adalah pilpres keenam dan merupakan pilpres kelima untuk dipilih secara langsung karena sebelum reformasi. Pada tahun 1999 pertama kali pilpres dipilih oleh DPR RI. “Seyogyanya setiap pemilu itu menjadi bagian dari dialektika bangsa, yakni semua aspirasi yang hadir dalam proses pemilu menjadi bagian yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh semua pihak’, ujar Kaka di Jakarta, (Rabu, 24/04/2024). Menurutnya pada jajaran eksekutif, presiden dan...