Shadow

Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen, INDEF: Kondisi Riil Masih Rapuh

RMNEWS – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahan di atas 5 persen belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Melemahnya nilai tukar rupiah, lonjakan harga pangan dan energi, serta tertekannya daya beli masyarakat dinilai menjadi ancaman serius menuju tahun 2027.

Peringatan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027” pada Rabu (18/11/2026).

Turut hadir sebagai pembicara Ekonom BCA sekaligus pengurus Kadin Indonesia dan Perbanas, David E. Sumual, serta Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan UMKM AKUMANDIRI, Yunita.

Rizal mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hingga III 2026 memang berada di atas 5 persen, dengan capaian terakhir menyentuh 5,37 persen. Meski angka tersebut tergolong tinggi untuk periode kuartal III yang biasanya melambat, struktur pertumbuhannya dinilai bermasalah.

“Ekonomi kita memang tumbuh, tapi rapuh,” tegas Rizal.

Ia menyoroti laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi, padahal sektor ini berkontribusi terbesar (52–53 persen) terhadap PDB.

“Sekarang ekonomi kita tumbuh bukan dari konsumsi, melainkan dari belanja pemerintah, bukan dari produktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.

Pelemahan daya beli kelas menengah juga terlihat dari meningkatnya nilai pinjaman online (pinjol) yang menembus sekitar Rp160 triliun, maraknya fenomena menjual aset untuk bertahan hidup, hingga tren pengunjung mal yang hanya datang tanpa berbelanja (rojali dan rohana).

“Itu sudah mulai mindset makan aset, menguras tabungan,” tambah Rizal.

Target 2027 Dinilai Tidak Menginjak Bumi
Terkait target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 6 persen pada 2027, Rizal menilainya terlalu optimistis dan sulit dicapai. INDEF yang akan merilis proyeksi resminya pada 26 November mendatang memperkirakan angkanya tidak akan jauh dari proyeksi OECD dan Bank Dunia. Dalam skenario tekanan ganda domestik dan global, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi melambat di bawah 5 persen.

“Semangat sih boleh, tapi realnya enggak menginjak bumi,” kritik Rizal.

Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mampu mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek.

Sementara itu, badan pengelola investasi Danantara juga dinilai belum menunjukkan aktivitas yang berdampak nyata bagi perekonomian.

“Danantara itu belum ada laporan keuangannya, belum ada laporan kinerjanya,” ujarnya.

Sempitnya Ruang Fiskal dan Anomali Harga Pangan

Dari sisi fiskal, Rizal memperingatkan ruang gerak anggaran negara yang kian menyempit. Beban subsidi dan kompensasi energi saat ini menyedot porsi setara 35 persen dari penerimaan pajak. Di sisi lain, realisasi penerimaan negara baru mencapai 83–85 persen dari target, atau masih kurang hampir Rp500 triliun.
Mengutip catatan IMF, rasio pajak (tax ratio) Indonesia berada di kisaran 12 persen, terendah di ASEAN.

Rizal mendorong pemerintah mengeksekusi potensi penerimaan dari kasus pengemplang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap senilai hampir Rp200 triliun.

Rizal juga menyoroti anomali pada sektor pangan, khususnya beras. Di tengah klaim swasembada dan melimpahnya pasokan, harga beras justru merangkak naik sekitar 4 persen sejak awal tahun. Ia menduga struktur pasar beras telah bergeser menjadi oligopoli yang mengarah pada praktik kartel, sehingga Bulog didesak segera membuka gudang untuk intervensi pasar.
Selain beras, lonjakan permintaan telur akibat program MBG yang tidak diantisipasi dari sisi pasokan bibit turut memicu kenaikan harga. Rencana pemerintah membuka keran impor daging ayam dari Brasil (dengan harga Rp25–30 ribu/kg dibanding harga lokal Rp60 ribu/kg) juga diperingatkan dapat membuat peternak lokal gulung tikar.

“Jangan sampai energi naik, pangan naik, daya beli masyarakat tidak naik. Itu yang saya khawatirkan,” kata Rizal.

Pelemahan Rupiah Picu Shrinkflation dan Dilema BI Rate

Senada dengan INDEF, Ekonom BCA David E. Sumual memaparkan korelasi erat antara pelemahan rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 9 persen sejak awal 2026 mendekati Rp18.200 per dolar AS dengan inflasi pangan akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku. Cadangan devisa sebesar US$146 miliar pun dinilai Rizal hanya cukup membiayai 5,3 bulan impor dan masih ditopang penarikan utang luar negeri pemerintah.

David mencatat komoditas cabai telah melonjak lebih dari 50 persen (bahkan di atas 200 persen di luar Jawa) dan minyak goreng naik 9,1 persen sejak awal tahun. Kenaikan harga di tingkat produsen diperkirakan akan merembet ke harga konsumen dalam 5–6 bulan ke depan. Akibat tekanan ini, pelaku usaha banyak menyiasati harga dengan mengurangi ukuran kemasan (shrinkflation).

“Mi instan dulu 120 gram, turun ke 100, sekarang 70 gram juga ada. Jadi sekarang harus makan dua atau tiga bungkus,” ungkap David.

Situasi ini menempatkan Bank Indonesia (BI) dalam posisi serba salah (buah simalakama) menjelang pengumuman BI Rate. Menaikkan suku bunga berisiko menekan ekspansi dunia usaha dan konsumsi, sementara menahannya berisiko memperlemah rupiah. Rizal memperkirakan BI akan memilih menahan suku bunga demi stabilisasi.
Untuk menjaga target pertumbuhan konsumsi 5,4 persen dalam APBN tahun depan, David menghitung pemerintah membutuhkan stimulus fiskal sekitar Rp48 triliun pada skenario moderat, dan membengkak hingga Rp80 triliun pada skenario terburuk.

Pelaku UMKM: Data Terlihat Indah, Lapangan Menangis

Dari perspektif pelaku usaha, perwakilan AKUMANDIRI yang menaungi sekitar 500 ribu UMKM, Yunita, menegaskan tekanan ekonomi sudah sangat terasa di tingkat akar rumput. Pelaku usaha kecil dihadapkan pada mahalnya bahan baku, sulitnya akses pembiayaan, kendala legalitas, serta gempuran produk impor.

“Kalau kita lihat data, kelihatannya enak. Tapi pada kenyataannya di lapangan, UMKM itu menangis,” keluh Yunita.

Ia juga menyoroti minimnya pelibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG sehingga pelaku usaha kecil hanya “gigit jari”, sementara kebijakan pemerintah dinilai lebih banyak menyentuh usaha skala menengah ke atas.

Rekomendasi Kebijakan

Menutup diskusi, para narasumber merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah:

1. INDEF (M. Rizal Taufikurahman): Merevisi asumsi makro dan fiskal pada APBN 2027 agar lebih moderat dan realistis, menjaga pertumbuhan kredit, menstabilkan harga pangan, serta memperbaiki komunikasi kebijakan publik.
2. Ekonom BCA (David E. Sumual): Menyusun neraca pangan yang lebih akurat, menjaga stabilitas harga energi, serta memangkas rantai distribusi pangan melalui pembentukan koperasi yang tumbuh organik dari petani.
3. AKUMANDIRI (Yunita): Mendengar langsung aspirasi pelaku UMKM di lapangan dan menghadirkan program pendampingan yang konkret serta inklusif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *